Sapulidi Malang

Kegiatan sosialisasi dan bimtek managemen resiko TA 2023 Polres Kediri Kota dilaksanakan pada Senin, tanggal 27 Maret 2023 mulai pukul 09.30 wib -12.30 wib di Rupatama Mapolres Kediri Kota. Hadir dalam giat Kapolres Kediri Kota, AKBP Teddy Chandra S.I.K M.Si.Wakapolres Kediri Kota, PJU Polres Kediri Kota. Perwakilan dari masing Sosialisasi dan Bimtek Managemen Resiko TA 2023 Polres Kediri Kota, Satker dan Satfung di Lingkup Polres Kediri Kota sekitar 100 pers. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan.Penyampaian Kapolres Kediri Kota dan dilanjutkannya penyampaian Kabag Ren. “Bahwa kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Managemen Resiko TA 2023 Polres Kediri Kota diikuti oleh perwakilan dari Subbag, Satker dan Satfung Polres Kediri Kota,” kata Kapolres Kediri Kota AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si. https://mci.life/anggota-polres-kediri-kota-ikuti-sosialisasi-dan-bimtek-managemen-resiko-ta-2023/?feed_id=13568&_unique_id=6424d4e88f8d9

Pencapaian Positif Kepercayaan Publik Terhadap Polri, Rumah Kebangsaan Jatim: Bukti kerja tegas dan nyata polri Indikator Politik Indonesia melaporkan hasil survei tingkat kepercayaan terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada periode Februari-Maret 2023 meningkat pada angka 70,8 persen. Direktur Rumah Kebangsaan Jawa Timur, Abdul Ghoni menyampaikan, jika ini merupakan bentuk dari kerja tegas serta kerja nyata yang dilakukan oleh lembaga Polri. "Hasil ini tentu berangkat dari kerja sama berbagai pihak yang ada di Polri. Terkhusus Bapak Kapolri yang sangat berkomitmen dalam membenahi internal Polri," terangnya pada, Selasa (28/03/23). Diketahui, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei mengenai tingkat kepercayaan terhadap lembaga, salah satunya Polri pada periode Februari-Maret 2023. Berikut data tren kepercayaan terhadap Polri dari tahun ke tahun:   April 2014: 57,6% Januari 2015: 68,6% Agustus 2016: 73,2% Sept...

Polres Metro Tangerang Kota Raih Penghargaan Pelayanan Prima dari KemePAN-RB dan Kapolri Wakil Presiden RI (Wapres) Ma’ruf Amin menghadiri sekaligus menyerahkan Penghargaan Kategori Pelayanan Prima kepada Polres/Polresta/ Polres Metro / Polrestabes dan Predikat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polri tahun 2022 dalam Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang di laksanakan oleh Kemen PAN-RB. Acara tersebut digelar di gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (21/2/2023), siang. Wapres RI KH Ma’ruf Amin didampingi Menteri PAN-RB Azwar Anas dan Kapolri Jenderal Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Ma’ruf Amin yang bersedia hadir di tengah kesibukannya dalam menjalankan tugas negara. “Semoga melalui pemberian penghargaan ini menjadi penyemangat kami meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri,” kata Listyo Sigit di Jakarta, Selasa. Polres Me...

Aksi Heroik Personel Polsek Takisung Bantu Dorong Motor Warga Terperangkap Banjir TANAH LAUT, Liputan Terkini - Patut di apresiasi, aksi heroik Personel Polsek Takisung Polres Tanah Laut Bantu Dorong Motor warga yang terperangkap banjir di Jalan Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Kamis (26/1). Aksi itupun viral dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Gambarnya bahkan mewarnai media sosial. Tak ayal aksi polisi tersebut menjadi trend dan perbincangan positif di kalangan masyarakat. Dikonfirmasi via WhatsApp, Kapolres Tanah Laut, AKBP Rofikoh Yunianto, sangat apresiasi atas tindakan salah satu personel Polsek Takisung tersebut. "Saya sangat mengapresiasi tindakan personel Polsek Takisung tersebut, memang sejatinya Polri adalah pelayan masyarakat, pengayom masyarakat. Tindakan personel tersebut telah membuktikan betapa Polri selalu ada untuk masyarakat yang membutuhkan", terang Kapolres. Apapun kondisinya, Polri harus totalitas dalam ...

Tak Puas Putusan PN Unaaha, Puluhan Masa Lembaga Pemerhati Reformasi Indonesia Kembali Gerudug MA JAKARTA, Liputan Terkini - Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Pemerhati Reformasi Indonesia (LPRI) kembali gerudug dan mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk mencopot Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dan sejumlah pihak yang memvonis bebas terdakwa kasus perambah hutan lindung di Konawe Utara. Selasa (24/1/2023). Aksi masa terjadi di picu setelah Direktur PT Deven Mineral Sinergi 77 (PT DMS 77) Damsus Antameng yang dinyatakan bebas di Pengadilan Negeri Unaaha, Senin 2 Januari 2023, lalu. Massa berorasi dengan membawa banyak spanduk yang berisi kecaman dan mendesak Mahkamah Agung RI agar memeriksa para hakim yang memimpin sidang PT DMS 77. Kordinator Massa Aksi, Andriyadi M, mengaku kecewa dengan putusan Pengadilan Tinggi Unaaha yang memvonis bebas Damsus Antameng. Ia menduga ada oknum-oknum di Internal PN Unaaha yang tidak bertanggung jawab serta bermain dalam menangani ...

Kapolrestabes Surabaya Pastikan Keamanan dan Kondusifitas Sidang Lanjutan Tragedi Kanjuruhan Tetap Terjaga SURABAYA, Liputan Terkini - Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan monitoring pengamanan sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jum’at (20/1/2023). Kombes Yusep menghimbau kepada anggota pengamanan untuk tetap selektif dalam menyeleksi pengunjung yang masuk Pengadilan, supaya proses berjalannya sidang ini berjalan dengan aman dan kondusif. Kepada awak media, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Akhmad Yusep Gunawan menegaskan bahwa "Kami himbau seluruh personil pengamanan yang bertugas, untuk selalu selektif terhadap pengunjung yang masuk pengadilan negeri Kota Surabaya", tegasnya. Dengan maksud agar keamanan dan ketertiban selama sidang berlangsung tetap terkendali, tambahnya. Perlu di ketahui sebelumnya, bahwa sidang kasus tragedi Kanjuruhan itu di gelar secara terbuka, namun Aremania di mohon untuk tidak ...

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Dok. Instagram Ahmad Sahroni) Jakarta - Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi satu-satunya yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pimpinan Komisi III DPR RI melontarkan kritik atas kewenangan penyidikan oleh OJK. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menganggap kewenangan absolut OJK justru berpotensi celah korupsi beru. Menurut Bendum Partai NasDem ini, menilai tindak pidana di sektor jasa keuangan harus kerja sama lintas lembaga. "Untuk mengusut tindak pidana di sektor jasa keuangan, harus dilakukan kolaborasi kelembagaan agar terjadi proses check and balances. Jadi jika salah satu diberi kewenangan absolut, di situ justru saya rasa akan muncul potensi-potensi korupsi baru. Sangat berbahaya sekali," ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (6/1/2023). Sahroni jug...